Pragmatisme Gerakan Mahasiswa

Oleh: Hasan Sodingo
Jakarta 28 Januari 2010, bertepatan dengan 100 hari kepemimpinan pemerintahan SBY-Boediono. Hampir seluruh kalangan yang biasanya lantang bersuara tentang kesejahteraan, kemerdekaan, terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kemelaratan, domonasi asing atas sumber daya alam dll, bahwa mereka sepakat kalau ternyata kegagalan pemerintahan yang sedang berkuasa ini tak bisa di pungkiri lagi. Pasalnya presiden yang katanya selaku kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan tidak mampu mengentaskan kebobrokan dan keterpurukan yang terus meliputi kehidupan bernegara.

Dalam teori pemerintahan yang mengarah pada sistem presidensial kepala pemerintahan berwenang dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan negara dan dianggap tau dengan segala problem yang terjadi dalam negara, akan tetapi dalam beberapa skandal yang menurut teori di atas presiden juga harus tau dan bertanggungjawab atas masaalah tersebut, sebut saja skandal bank century, KPK vs Polri, mafia hokum dll, segelintir masalah ini merupakan fakta yang kelihatan bahwasannya negara yang dibangun atas landasan kapitalisme dengan segala bentuk derivatifnya, telah membuat ketidakstabilan dan kegoncangan yang begitu dahsyat, yang pada akhirnya rakyat yang kemudian menjadi tumbal atas pemerintahan yang biadab dan penerapan ideologi busuk yang dipakai oleh penguasa untuk melahirkan berbagai bentuk regulasi untuk menindas rakyat.

Segelintir fakta di atas menjadi dasar bagi mahasiswa dan elemen yang menyuarakan perubahan untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang terus menyelimuti negeri ini, aksi massa 28 januari 2010 merupakan salah satu bentuk dari perlawanan yang dilakukan.

Akan tetapi pertanyaan yang paling fundamental adalah perubahan model apa yang hendak di capai dari perlawanan yang tengah dilakukan. Teriakan yang keluar dari mulut para demonstran siang itu adalah ganti rezim dan ganti sistem. Kalau berbicara ganti rezim maka perubahan hanya sebatas menggantikan orang yang sedang berkuasa saja (ganti SBY- Boediono dang antek-anteknya), tetapi terkait dengan ganti sistem maka persoalan ini harus dilihat secara Ideologis bukan secara pragmatis.

Kritik “Ganti Sistem” Atas Gerakan 280110

Teriakan ganti sistem pada aksi 280110 adalah teriakan yang bersifat pragmatis. mengapa??, setelah melihat secara jeli fakta dari perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan gerakan 280110 ternyata ganti sistem yang di maksud adalah menggantikan atau sebatas gerakan bersihkan birokrasi yang korup, pranata hukum yang carut-marut (peraturan yang rendah bertabrakan dengan peraturan tertinggi), dan hanya berkutat pada persoalan itu saja, tidak berbicara mengenai pergantian sistem yang paling mendasar yang mendasari lahirnya berbagai kerusakan yang menimpa negeri ini, sistem yang di maksud adalah ‘Kapitalisme’ dan segala bentuk derivatifnya (Demokrasi, HAM, Liberalisme, Pluralisme dll) yang merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena telah ter-konsep, ter-sistem dalam sebuah ide atau paradigma yang mendasari acuan para penguasa untuk mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Contoh yang paling mudah yang bisa kita jadikan patokan adalah proses Bail-out ataupun pemberian FPJP kepada Bank Century yang mana dasar pemikiran ini merupakan rumus standar yang diberikan oleh paradigma kapitalisme untuk menyelamatkan dunia perbankan (diatur dalam Washington Consensus). Dan juga lahirnya berbagai Undang-undang yang meliberalisasi sektor kehidupan kita seperti UU BHP, UU PMA , UU Minerbah dan batubara, UU SDA dll.

Maka perjuangan yang hanya menggantikan rezim dan sistem yang bukan menggantikan sistem yang paling mendasar maka perjuangan ini diklasifikasikan pada perjuangan yang pragmatis belaka, karena bisa jadi setelah menghancurkan “gurita cikeas”, maka akan muncul gurita-gurita baru yang justru akan lebih parah dari apa yang terjadi sekarang karena pergantian hanya sebatas menggantikan orang yang berkuasa bukan menggantikan sistem, Ideologi atau Paradigma yang menjadi sumber kerusakan. Karenanya mahasiswa yang bergabung dengan gerakan semacam ini bisa dikatakan mahasiswa yang pragmatis dan tidak lebih dari itu.