Sudah lama saya ingin membuat tulisan ini, semenjak awal saya melihat iklan dengan slogan “apa kata dunia” yang menghiasi media, saya terus terang merasa terganggu dan sedikit eneg setiap kali mendengar iklan ini. Sepertinya inilah wakilnya wajah negara yang memakai baju kapitalisme-sekuler, maunya menang sendiri, kalo menyangkut urusan pemerintahan maka semuanya harus cepat, bagus, diurus, dan penuh toleransi, alasanya sih “Demi rakyat”, pergi keluar negeri argumennya “demi rakyat”, beli mobil baru katanya “demi rakyat”. Tapi kalo rakyat minta diurus agak cepetan dia bilang “sabar dulu, semua ada masanya, ada prosedurnya”, atau kalo rakyat ngeluh maka dia bilang “rakyat mandiri dong, jangan manja!”. Capek deh!
Dalam kapitalisme-sekuler ada cacat bawaan yang akan selalu ada pada sistem dan badan apapun didalam pemerintahan, termasuk pajak. Survei ICW (2001), Partnership (2001), PERC (2005) dan TI (2005) menyatakan bahwa masyarakat dan kalangan bisnis secara konsisten mempersepsikan Ditjen Pajak sebagai salah satu lembaga terkorup. Pada tahun 2005, Kwik Kian Gie yang waktu itu kepala Bappenas menyatakan bahwa sektor pajak bocor Rp. 180 trilliun pertahun dan diperkuat dengan Faisal Basri yang mengatakan bocornya 40 trilliun. Bahkan jauh sebelum itu, pada masa orba, Prof. Sumitro telah mengatakan waste and loss di sektor pajak mencapai 30%.